Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari bagi Hak Masyarakat Adat Awyu

Authors

  • Desty Yusmiyati Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia Author
  • Karina Puspitasari Lubis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia Author
  • Arif Fajrurrachman Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia Author
  • Muhamad Ridho Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.69836/ethos.v2i1.203

Keywords:

indigenous peoples, Awyu tribe, customary rights, environmental permit, ecological justice

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis penolakan kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN-LH/2024 terhadap gugatan Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu untuk pembatalan izin lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Papua Selatan. Sengketa berpusat pada Izin Nomor 82 Tahun 2021 yang diduga melanggar hak ulayat, asas kecermatan dan keterbukaan (AUPB), serta Free Prior Informed Consent (FPIC), dengan ancaman konversi 36.096,4 hektare hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit yang merusak biodiversitas, sumber penghidupan adat, dan lingkungan ekologis. Rumusan masalah meliputi dasar hukum gugatan, penegakan asas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta implikasi terhadap hak konstitusional lingkungan dan wilayah adat. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan metode perundang-undangan, kasus (putusan PTUN Jayapura No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, PTTUN Manado, MA), dan konseptual, menganalisis kualitatif bahan primer seperti UU No. 51/2009 PTUN, UU No. 32/2009 PPLH, UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 melalui penalaran deduktif. Temuan utama mengungkap formalisme hukum acara PTUN gagal wujudkan keadilan substantif, karena penolakan daluwarsa 90 hari (Pasal 55 UU PTUN) abaikan isolasi geografis masyarakat adat, pelanggaran precautionary principle, dan dissenting opinion hakim. Putusan ini perkuat dominasi kepentingan ekonomi korporasi, implikasikan deforestasi Papua, erosi hak ulayat, serta pelemahan akses keadilan ekologis. Rekomendasi mencakup harmonisasi rechtszekerheid dengan substantive justice lewat peran hakim aktif (dominus litis) dan implementasi otonomi khusus Papua.

Author Biographies

  • Desty Yusmiyati, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

    Desty Yusmiyati lahir di Serang pada tanggal 5 November 2006, saya adalah anak kedua dari dua bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten.

  • Karina Puspitasari Lubis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

    Karina Puspitasari Lubis lahir di Tangerang pada tanggal 22 Maret 2006, saya adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten

  • Arif Fajrurrachman, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

    Arif Fajrurrachman lahir di Pandeglang pada tanggal 29 Januari 2006, saya adalah anak keempat dari empat bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten

  • Muhamad Ridho, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

    Muhamad Ridho lahir di Pandeglang pada tanggal 28 Agustus 2006, saya adalah anak ketiga dari empat bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Ilmu Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten dan mampu mengimplementasikan ilmu hukum ini secara nyata demi kemaslahatan masyarakat.

References

Aldi Sajian, & Ardan Alif. (2024). Sengketa Pertanahan dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaiannya: Analisis Hukum Agraria. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 3(4), 148–200. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1517

Cetera, K., & Rahmawan, A. B. (2023). PROSPEK CITIZEN LAWSUIT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT ISU PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA. Jurnal Yudisial, 15(2), 145. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.506

Fajrin, U. R. (2025). Kedudukan Surat Hak Milik Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4241 K/Pdt/2022). Indonesian Notary, 7(2), 6–30. https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no2.180

Febi Selvandy Putri Eka, Murdjoko Agustinus, & Raharjo Syafrudin. (2024). Dinamika deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua. Cassowary, 7(2)(Vol 7 No 2 (2024): Juni), 30–34. https://doi.org/https://doi.org/10.30862/casssowary.cs.v7.i2.305

Kereh, G. C. (2024). ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS KELAYAKAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA KEGIATAN USAHA (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023). Lex Privatum, 13(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56915

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Muhaimin, H. M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Mutiara I.Kadir, & Hippy, J. (2025). Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012 : Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan Oleh Masyarakat. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(1), 828–837. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1141

Nafis, W., & Rahmad, N. (2020). Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia. El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2).

Nur Fitri, R. M., & Ummul Firdaus, S. (2024a). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 DALAM MEMBERIKAN KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HUTAN ADAT. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 8(1), 87. https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299

Nur Fitri, R. M., & Ummul Firdaus, S. (2024b). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 DALAM MEMBERIKAN KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HUTAN ADAT. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 8(1), 87. https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299

Pangastuti, D., & Kusumawati, E. D. (2024). Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Lingkungan Baik dan Sehat Masyarakat Adat Awyu Berdasarkan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 12(2), 119–134.

Pemerintah Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. (2023). Putusan Perkara Lingkungan Hidup Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Pietersz, J. J. (2024). Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Proceeding KNAPHTN, 2(1). https://doi.org/10.55292/maarpt29

Pradana, S. A. (2025). Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara. Bina Hukum Lingkungan, 10(1), 64–80. https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.436

Pramana, W. E., & Awiati, W. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan. Simbur Cahaya, 86–106. https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3266

Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno. (2023). PENDAPAT HUKUM PARA SAHABAT PENGADILAN (Amici Curiae Brief): Terhadap Perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR Gugatan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021.

Putri, D., Rahmasari, H., Prastya, S. N., Yuda, Z. A. W., & Marizal, M. (2024). MENGUAK PERSOALAN HAK ULAYAT SUKU AWYU DENGAN PT INDO ASIANA LESTARI. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 3(8). https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ramadhanas, F. (2024). AKSI KOLEKTIF DI DUNIA DIGITAL: #ALLEYESONPAPUA DAN PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU DAN MOLATAS HUTAN ADAT. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 11(2), 51–57.

Rodhiah, Putri Balqis Ar, Deodato, N., Barus, D. D. P., & Hasibuan, R. F. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT PAPUA TERHADAP AHLI FUNGSI HUTAN MENJADI PERKEMBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(11), 767–775.

Rodhiah, P B A, Deodato, N., Barus, D. D. P., & Hasibuan, R. F. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT PAPUA TERHADAP AHLI FUNGSI HUTAN MENJADI PERKEMBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(11), 767–775. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4399

Safitri, M. N., Syarifudin, S., Insyaniyah, I., Ranjani, G., Karina, G. D., & Aprisal, J. S. (2025). The Administrative Court Judges Paradigm on Justice and the Protection of the Awyu Indigenous People’s Rights in Environmental Permit Dispute. South East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV), 2(1), 20–37. https://doi.org/10.22146/seajalgov.v2i1.19539

Sahfutra, S. A. (2021). Filsafat Lingkungan: Kontruksi Filosofis Dan Teologis Tentang Lingkungan Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr (Cetakan Pertama). Academia Publication.

Setiawan, Y. A., & Herlambang, U. P. (2022). Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara. JA: Jurnal Al-Wasath, 3, 107–118.

Simamora, A. P. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum (Pidana) Dalam Melindungi Lingkungan Hidup: Suatu Kajian Perspektif Keadilan Ekologis. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(3), 1353–1362.

Sukmawati, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UUPA DI TANAH MERAH PAPUA. Ilmu Hukum Prima (IHP), 5(2), 168–179. https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2805

Syahwal, Wahanisa, R., & Mukminto, E. (2024). Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Proceeding APHTN-HAN, 2(1), 361–390. https://doi.org/10.55292/4xxsf817

Tahamata, L., Noya, E., & Apituley, R. (2023). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(9), 1845–1854. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.427

Taufiq, Muh., & Rivai, A. N. A. (2025). KOALISI PERJUANGAN ADVOKASI ANTARA GREENPEACE DAN PEMUDA ADAT PAPUA ATAS POSISI SUBORDINAT MASYARAKAT ADAT AWYU. Jurnal Pena Wimaya, 5(1).

Downloads

Published

2026-02-06

Issue

Vol. 2 No. 1 (2026): Law and Justice

Section

Articles

License

Copyright (c) 2026 Desty Yusmiyati, Karina Puspitasari Lubis, Arif Fajrurrachman, Muhamad Ridho (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.